Analisis Hambatan Implementasi Telefarmasi di Apotek Kabupaten Banyumas: Perspektif Apoteker dalam Praktik Pelayanan Klinik

Telefarmasi merupakan inovasi pelayanan kefarmasian berbasis teknologi digital yang berpotensi meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi pelayanan kepada pasien. Namun, implementasinya di apotek masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat implementasi telefarmasi, mengidentifikasi hambatan implementasi, dan menganalisis hubungan antara hambatan dengan tingkat implementasi telefarmasi di apotek Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif-analitik dengan desain cross-sectional. Sampel sebanyak 182 apoteker yang bekerja di apotek Kabupaten Banyumas dipilih menggunakan teknik accidental sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert yang disebarkan secara daring melalui Google Form dan secara langsung (door-to-door), kemudian dianalisis secara deskriptif dan dengan uji korelasi Spearman Rank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100 apotek (54,9%) belum mengimplementasikan telefarmasi, sedangkan 82 apotek (45,1%) telah mengimplementasikannya. Pada apotek yang telah menerapkan telefarmasi, hambatan regulasi berada pada kategori tinggi (rerata 4,02; 93% responden menilai masalah lisensi sebagai hambatan), diikuti hambatan operasional (rerata 3,62), sedangkan hambatan teknis dan sumber daya manusia berada pada kategori rendah. Pada apotek yang belum menerapkan telefarmasi, seluruh indikator hambatan berada pada kategori rendah (rerata 2,01–2,39). Uji korelasi Spearman Rank menunjukkan bahwa hanya hambatan operasional yang berhubungan signifikan dengan tingkat implementasi telefarmasi (p = 0,024; rₛ = −0,251), sedangkan hambatan teknis, sumber daya manusia, dan regulasi tidak berhubungan signifikan (p > 0,05). Disimpulkan bahwa semakin tinggi hambatan operasional yang dihadapi apotek, semakin rendah tingkat implementasi telefarmasi di Kabupaten Banyumas.